TIMIKA, TBNNARKOBA.com – Ketua Cabang GMKI Timika, Louis Fernando Afeanpah, menilai kondisi tata kelola Pemerintah Kabupaten Mimika berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi, kepala daerah dinilai aktif dan dominan di ruang publik, namun di sisi lain indikator kinerja justru dinilai belum berjalan optimal, terutama dalam menyelesaikan persoalan pelayanan dasar masyarakat, Rabu (14/1/2026).
Dalam pernyataan pendapatnya, Louis menyoroti apa yang ia sebut sebagai dominasi eksekutif yang berakhir pada melemahnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, kondisi tersebut membuat kesenjangan inisiatif dan berdampak pada lambatnya penyelesaian masalah publik, seperti serapan anggaran dan kualitas layanan masyarakat.
Salah satu contoh yang dikemukakan adalah persoalan pemalangan sejumlah sekolah negeri di Mimika, di antaranya SMAN 1, SMAN 7, SMPN 7, dan SD Inauga, yang hingga pertengahan Januari 2026 belum menemukan solusi tuntas. GMKI Timika menganalisis klaim kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah yang dinilai tidak mencapai penyelesaian menyeluruh terhadap masyarakat adat, sehingga berdampak langsung pada sekitar 1.400 siswa.
Selain itu, GMKI juga menyoroti belum terbukanya informasi publik terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan 10 persen saham Freeport. Menurut Louis, tertutupnya dokumen tersebut berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik dan menimbulkan kemungkinan adanya penguasaan manfaat oleh kelompok tertentu.
GMKI Timika mendorong pemerintah daerah untuk membuka dokumen aset lahan sekolah secara transparan, mempublikasikan rancangan Perda 10 persen saham Freeport untuk diuji publik, serta mengoptimalkan peran birokrasi agar tidak bergantung pada figur pimpinan semata.
“Pemerintahan tidak cukup ditopang oleh narasi dan pencitraan. Yang dibutuhkan rakyat adalah sistem birokrasi yang bekerja dan berpihak pada keadilan,” tegas Louis.
Laporan : (Lois).
Editor : (iskandar).
